MITRA TNI-POLRI KOMANDO PATAS TV
GIRI MENANG -8 November 2025 – Keputusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menganggarkan sekitar Rp 2,7 miliar untuk pembelian 10 unit kendaraan dinas baru bagi para camat menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Kebijakan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ribuan tenaga honorer yang masih menghadapi ketidakpastian nasib.
Ketua DPD Sasaka Nusantara Kabupaten Lombok Barat, Sabri, S.H., M.H., menilai langkah tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran dan kemunduran moral birokrasi. Menurutnya, di saat 1.632 tenaga honorer non-database tengah berjuang mempertahankan pekerjaan, pemerintah daerah justru memprioritaskan pembelian kendaraan baru yang dinilai tidak mendesak.
Ini benar-benar keterlaluan! Di saat ribuan tenaga honorer menghadapi ancaman PHK dan ketidakpastian hidup, pemerintah daerah malah memamerkan kemewahan dengan membeli mobil untuk camat. Apakah nurani para pejabat sudah hilang? Apakah APBD ini untuk rakyat atau untuk pamer gengsi birokrasi?” tegas Sabri, Sabtu (8/11/2025).
Sabri menambahkan, langkah tersebut jauh dari kata bijak dan tidak mencerminkan prinsip efisiensi serta orientasi pada kepentingan masyarakat luas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Masih banyak persoalan mendesak yang harus diselesaikan — mulai dari hak-hak honorer, pelayanan publik yang belum optimal, hingga program kesejahteraan rakyat. Namun, yang dilakukan malah membeli kendaraan dinas. Ini bukan sekadar salah prioritas, tapi penghinaan terhadap logika kemanusiaan dan hukum,” ujarnya.
DPD Sasaka Nusantara juga mendesak dilakukan audit independen terhadap proses pengadaan kendaraan dinas, untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah (Perpres No. 16/2018) serta prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003.
Sabri menegaskan, pihaknya siap mengawal langkah hukum jika ditemukan adanya unsur pelanggaran dalam kebijakan tersebut.
“Kami akan meminta audit menyeluruh dan mengawal hak-hak tenaga honorer agar tidak menjadi korban pemborosan anggaran publik. Jika tindakan seperti ini dibiarkan, kepercayaan rakyat akan runtuh,” tegasnya.
Desakan Evaluasi dan Transparansi
Sebagai langkah konkret, DPD Sasaka Nusantara meminta:
1. Audit independen terhadap pengadaan kendaraan dinas, termasuk spesifikasi dan harga satuan.
2. Evaluasi ulang prioritas APBD 2025 agar lebih berpihak pada kesejahteraan honorer dan masyarakat.
3. Perlindungan terhadap tenaga honorer non-database sesuai regulasi PP No. 49 Tahun 2018.
4. Transparansi anggaran publik, agar masyarakat mengetahui apakah dana digunakan sesuai hukum dan moralitas pemerintahan.
Sabri menutup pernyataannya dengan nada tegas:
“Pemerintahan yang lebih mementingkan sedan untuk camat daripada nasib rakyat yang kelaparan adalah pemerintahan tanpa hati.”
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut maupun rincian pengadaan kendaraan dinas yang menuai polemik.
(SM)
0 Komentar