MITRA TNI-POLRI KOMANDO PATAS TV
Lombok Tengah - isu dugaan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa bermasalah di RSUD praya,Kabupaten lombok tengah,di bahas secara terbuka dalam hearing publik yg di gelar lembaga advokasi dan investigasi korupsi Nusa tenggara barat(LINK NTB) bersama manajemen rumah sakit kamis 29/01/2026
Hearing yang di lakukan di ruangan rapat direktur RSUD Praya menjadi ruang dialog dan klarifikasi atas laporan serta keresahan masyarakat terkait tata kelola BLUD RSUD praya dan tahun Anggaran 2024-2025,khusus nya pada sektor pelayanan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Ketua divisi investigasi LINK NTB,M.padli,s.p.menjelaskan bahwa hearing publik merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang kemudian ditelusuri melalui investigasi lapangan.
Kami tidak datang tiba-tiba.ada laporan masyarakat,kami turun ke lapangan,kami kumpul kan data-data.hearing ini bagian dari tabayun,agar semua nya terang,"ujar nya padli.
Ia menegaskan,fokus utama pada investigasi berada pada pengadaan,bahan pengadaan makanan basah pasien,obat-obatan,serta bahan medis habis pakai(BMHP) yang di nilai memiliki potensi resiko tinggi apabila tidak di kelola secara transparan.
Kalau pengadaan tidak beres,dampaknya langsung ke pasien,itu yang kami jaga,"tegas nya.
Dalam hearing tersebut, anggota tim investigasi LINK NTB,Padli menyoroti penggunaan metode penunjukan langsung pada sejumlah program pengadaan yang di nilai rawan penyalahgunaan.
Kami melihat indikasi pengaturan penyediaan.bukan hanya siapa penyedia nya,tapi juga metode dan pengelolaan nya.ini yang ingin kami klarifikasi langsung",ujar nya.
Selain itu LINK NTB, juga menyinggung dugaan ketidakwajaran harga,termasuk perbandingan harga obat dengan harga pokok penjualan(HPP) serta kesesuaian spesifikasi barang.
kami sudah siap kan data pembanding.tingal kita sanding kan secara terbuka,"tambah nya.
Menangapi paparan tersebut,direktur RSUD Praya.Dr. Mamang Bagiansah,sp.pd.finasim,MH.CMC,FISQua.menegaskan komitmen institusinya terhadap kepatuhan regulasi,transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.saat memberikan tanggapan resmi dalam hearing publik bersama lembaga advokasi dan investigasi korupsi nusa tenggara barat(LINK NTB) pada kamis 29 januari 2026.
Hearing yang di gelar di ruang rapat direktur RSUD praya merupakan forum diskusi dan klarifikasi atas dugaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa BLUD RSUD praya tahun anggaran 2024-2025 yang sebelum nya di soroti Link NTB.
Menjawab langsung permintaan data dan tudingan yang di sampaikan tim investigasi LINK NTB.derektur RSUD Praya,Mamang menegas kan bahwa seluruh proses pengadaan di RSUD praya di jalan kan berdasarkan peraturan Bupati lombok tengah tahun 2024 nomor 73.
Terkait data yang saudara minta,pada prinsip nya,kami di RSUD praya bekerja berdasarkan aturan,ada perbub no 73 tahun 2024 yang menjadi landasan kami dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BLUD,tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa permintaan dokumen spesifik,seperti daftar penyediaan maupun dokumen pengadaan,memiliki prosedur resmi yang harus di tempuh melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi(PPID).
Silahkan bersurat secara resmi kepada PPID kami.jika menurut aturan dan data tersebut termasuk informasi publik yang boleh di buka.pasti akan kami berikan.kami tidak ada niat menutupinya.ujarnya.
Sementara itu direktur eksekutif LINK NTB. Lalu iqra hafiddin,S.H dan juga selaku mantan kuasa hukum dokter langkir menyampai kan bahwa esensi dari hearing publik membangun budaya kejujuran dalam tata kelola rumah sakit.
Kami tidak datang sebagi hakim.kami datang untuk mengingat kan bahwa kalau mau berbenah,kunci nya adalah kejujuran,ungkap nya.
Sementara itu beliau juga menanyakan nama-nama distributor/atau penyedia makanan yang di kelola oleh RSUD praya.
Sementara itu pertanyaan direktur eksekutif LINK NTB itu jawab oleh langsung di ruang itu olek kabak RSUD Praya dan langsung memberi kan nama itu.
Nama-nama distributor atau penyedia makan nya adalah
1.cv sengkol jaya yg berasal dari lombok tengah
2.uud rapah.yang mendistribusikan makanan kering. Uud rapah ini jg berasal dari lombok tengah",kata nya.
Dan di akhir hearing publik ini. LINK NTB, akan menyusun kesimpulan internal berdasarkan hasil dialog dan klarifikasi yang di sampai kan pihak RSUD praya.organisasi tersebut juga membuka peluang penyelesaian administratif apabila di temukan itikad baik dan transparansi.
Namun demikian.LINK NTB.menegaskan opsi langkah hukum tetap terbuka apabila kedepan tidak ada keterbukaan dan perbaikan nyata dalam tata kelola pengadaan dan akan melakukan hearing publik juga ke kantor DPRD lombok tengah apabila tidak ada tindakan nyata.
Praya 29/01/2026
Jurnalis (Sudianto)
0 Komentar